Fadli Zon Tidak Setuju Dengan Pernyataan Jokowi Soal Agama Dan Politik Harus Dipisah

Fadli Zon Tidak Setuju Dengan Pernyataan Jokowi Soal Agama Dan Politik Harus Dipisah | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE

Fadli Zon Tidak Setuju Dengan Pernyataan Jokowi Soal Agama Dan Politik Harus Dipisah

IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE | Beberapa waktu yang lalu, Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa Agama dan Politik harus dipisahkan dan ini menuai banyak kontroversi. Salah satunya Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang tidak setuju dengan pernyataan Jokowi soal agama dan politik harus dipisah agar tidak menimbulkan gesekan dalam pilkada. Menurutnya, agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial politik.

IDAMANPOKER - AGEN POKER TERPERCAYA

IDAMANPOKER - "Agama dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi realita sosial sekaligus politik dan sangat tidak bisa dipisahkan. Indonesia bukanlah negara agama, tetapi itu bukan berarti agama harus dipisahkan dengan kehidupan politik," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

IDAMANPOKER - CARA MENANG POKER

IDAMANPOKER - Menurut Fadli Zon , agama menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia melingkupi seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hingga hukum. Hukum agama diakui dalam sistem hukum kita seperti hukum perkawinan, warisan, dan seterusnya, ujarnya.

IDAMANPOKER - POKER TERPERCAYA INDONESIA

IDAMANPOKER - Dia mengungkapkan, Bung Hatta pada tahun 1973 selalu mengingatkan Presiden RI kedua Soeharto agar RUU Perkawinan harus disesuaikan dengan masukan umat Islam. Menurutnya, Bung Hatta menyatakan muslim berjuang membela tanah air bukanlah suatu pilihan, namun merupakan tugas hidup.

"Ini menandakan agama melekat dalam masyarakat kita," tegasnya.

Politisi Partai Gerindra melanjutkan, dalam poin pertama dasar Negara, Pancasila juga menyebutkan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa. Fadli menilai, prinsip ini menandakan agama dan politik tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Upaya memisahkan agama dan politik justru akan menimbulkan masalah.
"Justru pemisahan agama dan politik bisa menimbulkan masalah. Apalagi kalau menganggap agama sebagai candu seperti Karl Marx atau racun seperti kata Mao Tse Tung. Agama adalah tuntunan hidup bagi umatnya dan dijamin oleh konstitusi," tandasnya.

Konflik yang timbul dalam Pilkada lebih disebabkan karena ada pihak yang provokatif. Dia menyebut, salah satu pihak yang tidak dapat mengerem ucapannya di depan publik adalah Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki T Purnama.

"Problem utamanya terletak pada ketidakmampuan satu orang mengendalikan ucapannya di depan publik. Sehingga melewati koridor yang sangat sensitif," ujar Fadli.

"Jika saja tidak ada pernyataan Saudara Basuki Tjahaja Purnama yang menyinggung kelompok Islam, gesekan masyarakat juga tidak akan eskalatif seperti saat ini," sambungnya.

Untuk itu, Waketum Partai Gerindra ini meminta Presiden memilah akar permasalahan terkait pemisahan agama dan politik.

"Presiden dapat lebih jernih mengidentifikasi akar permasalahan. Gesekan saat ini tak ada hubungannya dengan relasi antara agama dan politik. Sebab, sebelum ada pernyataan provokatif dari Saudara Basuki hubungan antar umat beragama di Jakarta, baik-baik saja," klaimnya.

Read More

Alasan PTUN Cabut Izin Reklamasi Pulau I Di Teluk Jakarta

Alasan PTUN Cabut Izin Reklamasi Pulau I Di Teluk Jakarta | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE

Alasan PTUN Cabut Izin Reklamasi Pulau I Di Teluk Jakarta

IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE | Pemprov DKI Jakarta kembali harus mengalami kekalahan untuk ketiga kalinya dengan nelayan dan aktivis lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak eksepsi Pemprov DKI Jakarta dan PT Jaladri Kartika Paksi. Alasannya, reklamasi yang dilakukan dapat merusak ekosistem sumber daya perairan sekitar pulau.

IDAMANPOKER - AGEN POKER TERPERCAYA

"Mengabulkan gugatan penggugat 2 untuk seluruhnya. Menyatakan batal keputusan Gubernur DKI Jakarta No 2.269 Tahun 2015 tentang pelaksanaan ijin reklamasi ke PT Jaladri Kartika Paksi," ujar Ketua Majelis Hakim Adhi Budhi Sulistyo dalam persidangan di PTUN Jakarta, Jalan Sentra Primer Timur, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (16/3/2017).

IDAMANPOKER - CARA MENANG POKER

"Mewajibkan tergugat (Gubernur DKI Jakarta) mencabut putusan tentang ijin reklamasi pulau I. Memerintahkan kepada tergugat untuk menunda pemberian izin pelaksanaan reklamasi pulau I kepada PT Jaladri Kartika Paksi seluas 202,5 hektar, dengan segala tindakan administrasi selanjutnya sampai berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan yang mencabut di kemudian hari," paparnya.

IDAMANPOKER - POKER TERPERCAYA INDONESIA

Usai persidangan, aktivis lingkungan hidup, nelayan dan sekelompok mahasiswa merayakan kemenangan mereka. Luapan emosi kegembiraan bercampur tetesan air mata bahagia diwujudkan dengan melakukan sujud syukur.

"Sampai kapan pun nelayan akan mempertahankan haknya," tutur kordinator Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Iwan Carmidi.

Sementara itu Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Martin Hadiwinata mengatakan dicabutnya izin reklamasi pulau K, I dan F adalah bentuk kemenangan rakyat tradisional. Putusan ini juga menjadi bukti adanya pelanggaran dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Bahwa adanya pelanggaran hukum seharusnya tidak bisa dilanjutkan lagi reklamasi," beber Martin.

Sementara kuasa hukum dari PT Jakarta Propertindo dan PT Jaladi Kartika Paksi, Aldrian Steven Patty melihat majelis hakim lebih mempersoalkan izin Amdal reklamasi ketiga pulau. Sementara hakim tidak mempertimbangkan fakta dan bukti dari tergugat.

"Bahwa subtansi masalah Amdal bisa dilihat, bisa dicek. Karena ini ngomong putusan kerugian pulau I, F dan K, sosialisasi sudah kita lakukan, ada lurah sebagai representatif pemerintah kemudian ada masyarakat yang terkena dampak. Lalu masyarakat yang ikut sosialisasi, seperti dalam bukti kami tidak dilihat," ujar Steven.

Steven menyebut, berdasarkan kajian penelitian mereka, pada tahun 2050 pesisir Kota Jakarta akan mendekat ke kawasan Semanggi. Menurut Steven, reklamasi dibuat untuk menahan abrasi.

"Kemudian kajian untuk menangkap ikan sudah ada, bahwa fishing ground itu 7 km sampai 700 meter kurang lebih. Jadi daerah itu sudah tidak ada ikan," tuturnya.

Steven akan mengajukan banding terkait kekalahannya ini. Dia akan membicarakan hal ini bersama timnya.

"Nanti kita akan pelajari bersama tim, dan kita juga ada tim ahli apakah kita banding atau bagaimana. Tentu nanti ada penguatan materi (banding)," pungkasnya.

Read More

PAN : Seharusnya Ahok Tidak Diperbolehkan Menyambut Raja Salman

PAN : Seharusnya Ahok Tidak Diperbolehkan Menyambut Raja Salman | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

PAN : Seharusnya Ahok Tidak Diperbolehkan Menyambut Raja Salman

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ikut bersama Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (1/3). PAN menyebut seharusnya Ahok tidak diperbolehkan menyambut Raja Salman karena Ahok seorang terdakwa.

IDAMANPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Yandri Susanto selaku Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan langkah Ahok menyambut Raja Salman sangatlah tidak tepat. Meski dari sisi protokoler tidak ada masalah namun dari segi etika sambutan itu dinilai salah.

"Memang dari sisi protokoler sih boleh menyambut tetapi dari sisi etika menurut saya kurang pas. Seorang terdakwa apalagi penista agama yang disambut ke sumber agama Islam. Menurut saya kurang pas," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3).

Anggota Komisi II ini menduga ada kampanye terselubung yang dilakukan Ahok dengan menyambut kedatangan Raja Salman. "Yang mungkin bahwa Ahok ini bisa diterima Raja Arab, mungkin ada kampanye terselubung juga di situ," pungkasnya.

Sebelumnya, Ahok mengaku tidak mengetahui jika fotonya bersama Raja Salman menjadi viral di media sosial. Namun, dia menerangkan, jika saat itu Presiden Jokowi yang mengenalkannya.

"Ya pokoknya dikenalin Presiden, (terus) salaman. Lalu dikenalin ini KABIN (Kepala Badan Intelejen Negara), ini Gubernur Jakarta," tutupnya.

Ahok pun merasa terhormat bisa bersalaman dengan Raja Salman. "Kita hormat lah, raja kan. Kita senang lah bisa salaman sama raja, pakai dua tangan kan," katanya.

Mengenai rencana investasi Raja Salman, mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku sudah dilakukan. Kebanyakan raja dari timur tengah ini berbisnis di sektor hotel.

"Banyak hotel mereka punya kok. Hotel di sini," tutupnya.

Read More

Kuasa Hukum Ahok Tolak Rizieq Sebagai Saksi Karena Terlibat Banyak Kasus Hukum

Kuasa Hukum Ahok Tolak Rizieq Sebagai Saksi Karena Terlibat Banyak Kasus Hukum | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Kuasa Hukum Ahok Tolak Rizieq Sebagai Saksi Karena Terlibat Banyak Kasus Hukum

Tim kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, menolak Rizieq sebagai saksi karena terlibat banyak kasus hukum apalagi Pembina Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menjadi saksi ahli agama dalam persidangan kasus pelecehan agama, Selasa 28 Februari 2017.

IDAMANPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Tim kuasa hukum merujuk pada pasal 179 KUHAP terkait saksi ahli. "Perlu dilakukan penilaian terhadap ahli," kata salah satu kuasa hukum Ahok, Humprey R Djemat, diawal persidangan, yang digelar di Aula Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.

Pertimbangan menolak Rizieq sebagai saksi ini, disampaikan oleh tim kuasa hukum di awal persidangan. Humprey menilai kehidupan sehari-hari dan rekam jejak Rizieq selama ini patut dipermasalahkan. Dalam pertimbangan itu, ia bahkan menyebut tujuh hal yang ia permasalahkan dari Rizieq.

Pertama, Rizieq selama ini dinilai telah dengan terang terangan menyatakan kebencian dan penolakan terhadap Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kedua, Humprey menyebut Rizieq pernah dua kali dipenjara karena melanggar hukum. Hal ini membuatnya menjadi residivis.

Selanjutnya, status Rizieq sebagai tersangka dalam kasus penistaan Pancasila di Polda Jawa Barat juga diungkit. Selain itu, keterlibatan Rizieq di sejumlah kasus di Polda Metro Jaya, juga diungkit Humprey. "Kami mencatat setidaknya ada tiga laporan," kata Humprey.

Selain itu, keterlibatan Rizieq dan Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir dalam aksi unjuk rasa 411 dan 212 juga dipermasalahkan. Aksi unjuk rasa itu dinilai jelas jelas menolak Ahok sebagai gubernur.

Yang terakhir, Humprey mengatakan Rizieq saat ini terlibat kasus dugaan pornografi dengan Firza Husein. "Kami menilai Rizieq Shihab tak patut disebut sebagai saksi ahli agama dalam persidangan ini," kata Humprey.

Jaksa Penuntut Umum sempat memberikan tanggapan dengan menyatakan seluruh kasus yang disebutkan kuasa hukum, tak mempengaruhi hak Rizieq sebagai warga untuk bersaksi. Ia pun meminta kuasa hukum menerima hal itu.

"Sebagai pembanding terdakwa (Ahok) sudah jadi terdakwa, tapi masih bisa ikut pilkada. Kami juga menghormati itu," kata salah satu JPU, Ali Mukartono.

Pada akhirnya, setelah berdiskusi sejenak, majelis hakim yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto, menerima Rizieq sebagai saksi ahli dengan beberapa pertimbangan.

Read More

DPR Ajukan Hak Angket Dan Ini Respon Ahok

DPR Ajukan Hak Angket Dan Ini Respon Ahok | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

DPR Ajukan Hak Angket Dan Ini Respon Ahok

Kembalinya Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menuai banyak pro dan kontra. Baru -baru ini DPR ajukan hak angket dan ini respon Ahok. "Kamu tanya Mendagri," ujar Ahok singkat di Balaikota, Jakarta, Senin 13 Februari 2017.

IDAMANPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Seperti yang telah kita ketahui, kembalinya Ahok menjabat Gubernur DKI memunculkan banyak polemik dari berbagi pihak. Banyak pihak yang mempertanyakan status Ahok karena saat ini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.

Pasalnya, seorang kepala daerah yang masih menyandang status terdakwa harusnya dinonaktifkan sementara, sebagaimana ketentuan di Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ahok menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo urung memberhentikan sementara Ahok dari jabatan gubernur DKI Jakarta.

Tjahjo menjelaskan, semua kepala daerah yang diberhentikan sementara setelah menyandang status terdakwa karena dakwaannya jelas. Sedangkan kepala daerah yang dinonaktifkan itu karena terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

"Sebagaimana statement yang saya sampaikan, ini kan register pengadilan yang kami terima dakwaannya alternatif. Itu saja. Masih alternatif," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 13 Februari 2017.

Maka itu, Tjahjo mengaku tidak melanggar hukum dengan mengaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta beberapa hari lalu setelah cuti kampanye yang bersangkutan berakhir.

Kata dia, pengaktifan kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta merupakan suatu keharusan. "Dia (Ahok) cuti karena kampanye, selesai cuti dari Pak Soni Sumarsono (Plt gubernur) kita serahkan lagi ke Pak Ahok. Soal putusan yang tadi Anda tanyakan ya itu sikap Mendagri," paparnya.

Read More