Selasa, 28 Februari 2017

Kuasa Hukum Ahok Tolak Rizieq Sebagai Saksi Karena Terlibat Banyak Kasus Hukum

Kuasa Hukum Ahok Tolak Rizieq Sebagai Saksi Karena Terlibat Banyak Kasus Hukum | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Kuasa Hukum Ahok Tolak Rizieq Sebagai Saksi Karena Terlibat Banyak Kasus Hukum
Kuasa Hukum Ahok Tolak Rizieq Sebagai Saksi Karena Terlibat Banyak Kasus Hukum

Tim kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, menolak Rizieq sebagai saksi karena terlibat banyak kasus hukum apalagi Pembina Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menjadi saksi ahli agama dalam persidangan kasus pelecehan agama, Selasa 28 Februari 2017.

IDAMANPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Tim kuasa hukum merujuk pada pasal 179 KUHAP terkait saksi ahli. "Perlu dilakukan penilaian terhadap ahli," kata salah satu kuasa hukum Ahok, Humprey R Djemat, diawal persidangan, yang digelar di Aula Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.

Pertimbangan menolak Rizieq sebagai saksi ini, disampaikan oleh tim kuasa hukum di awal persidangan. Humprey menilai kehidupan sehari-hari dan rekam jejak Rizieq selama ini patut dipermasalahkan. Dalam pertimbangan itu, ia bahkan menyebut tujuh hal yang ia permasalahkan dari Rizieq.

Pertama, Rizieq selama ini dinilai telah dengan terang terangan menyatakan kebencian dan penolakan terhadap Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kedua, Humprey menyebut Rizieq pernah dua kali dipenjara karena melanggar hukum. Hal ini membuatnya menjadi residivis.

Selanjutnya, status Rizieq sebagai tersangka dalam kasus penistaan Pancasila di Polda Jawa Barat juga diungkit. Selain itu, keterlibatan Rizieq di sejumlah kasus di Polda Metro Jaya, juga diungkit Humprey. "Kami mencatat setidaknya ada tiga laporan," kata Humprey.

Selain itu, keterlibatan Rizieq dan Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir dalam aksi unjuk rasa 411 dan 212 juga dipermasalahkan. Aksi unjuk rasa itu dinilai jelas jelas menolak Ahok sebagai gubernur.

Yang terakhir, Humprey mengatakan Rizieq saat ini terlibat kasus dugaan pornografi dengan Firza Husein. "Kami menilai Rizieq Shihab tak patut disebut sebagai saksi ahli agama dalam persidangan ini," kata Humprey.

Jaksa Penuntut Umum sempat memberikan tanggapan dengan menyatakan seluruh kasus yang disebutkan kuasa hukum, tak mempengaruhi hak Rizieq sebagai warga untuk bersaksi. Ia pun meminta kuasa hukum menerima hal itu.

"Sebagai pembanding terdakwa (Ahok) sudah jadi terdakwa, tapi masih bisa ikut pilkada. Kami juga menghormati itu," kata salah satu JPU, Ali Mukartono.

Pada akhirnya, setelah berdiskusi sejenak, majelis hakim yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto, menerima Rizieq sebagai saksi ahli dengan beberapa pertimbangan.

Minggu, 26 Februari 2017

Inilah Sosok Panglima Kodam Jaya Yang Menggantikan Mayor Jenderal Teddy Lhaksmana

Inilah Sosok Panglima Kodam Jaya Yang Menggantikan Mayor Jenderal Teddy Lhaksmana | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA


Inilah Sosok Panglima Kodam Jaya Yang Menggantikan Mayor Jenderal Teddy Lhaksmana
Inilah Sosok Panglima Kodam Jaya Yang Menggantikan Mayor Jenderal Teddy Lhaksmana

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) melakukan rotasi posisi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jayakarta. Inilah sosok Panglima Kodam Jaya yang menggantikan Mayor Jenderal Teddy Lhaksmana dan sekarang dijabat Mayor Jenderal Jaswandi.

IDAMANPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Mayor Jenderal Jaswandi dilahirkan di Blora, 12 Maret 1960 lalu. Sebelum mendapatkan kepercayaan jabatan baru ini, Jaswandi  menjadi Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.
Setelah lulus dari Akademi Militer pada tahun 1985, Jaswandi mengambil keputusan untuk mengabdikan diri sebagai prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Saat itu dia dipercaya sebagai Komandan Peleton di Kopassus.

Sejak itu, kariernya hampir tak pernah bergeser dari pasukan elite TNI AD hingga sampai dirinya diangkat menjadi Asisten Personel (Aspers) di Kodam XII/Tanjung Pura dan Kodam VI/Mulawarman. Dari Aspers, Jaswandi terus dipercaya menjabat di sejumlah posisi penting di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad).

Jabatan itu antara lain Paban I/Ren Spersad, Pamen Denma Mabesad (Dik Lemhannas), Wadanjen Kopassus, Kasdam VII/WRB, Aspers Kasad dan terakhir Pangdam IV/DIP.

Di sisi lain, Jaswandi juga memiliki banyak pengalaman operasi tempur yang melibatkan TNI, antara lain Operasi Seroja (1986, 1989 dan 1995), Operasi Jaring Merah (1991), Operasi Ambon (2005) dan Operasi Pamtas Kalimantan (2009).

Sejumlah tugas berat yang akan diemban Jaswandi. Sebagai Pangdam Jaya, dia tidak hanya bertugas untuk mengamankan ibu kota, tetapi juga menjaga sejumlah objek vital, antara lain Istana Kepresidenan, gedung-gedung pemerintah hingga kantor perwakilan asing.

Selamat bertugas Pak Jenderal Jaswandi.

Jumat, 24 Februari 2017

Choel Mallarangeng Akan Bongkar Semua Pihak Yang Terlibat Dalam Kasus Hambalang

Choel Mallarangeng Akan Bongkar Semua Pihak Yang Terlibat Dalam Kasus Hambalang | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Choel Mallarangeng Akan Bongkar Semua Pihak Yang Terlibat Dalam Kasus Hambalang
Choel Mallarangeng Akan Bongkar Semua Pihak Yang Terlibat Dalam Kasus Hambalang

Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng bersumpah akan bongkar semua pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P2SON) di Hambalang tahun anggaran 2010-2012.

IDAMANPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

"Saya kira semua pihak (wartawan) sudah mengikuti kasus dana Hambalang lima tahun yang lalu kan ya? Sudah mengetahui semua  daftar-daftar siapa nama di dakwaan, bukti yang sudah terbuka di persidangan sudah jelas," ujar Choel di gedung KPK Jakarta, Jumat, 24 Februari 2017.

Saudara kandung mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng ini ditahan sejak 6 Februari 2017. Dia sudah mengajukan diri menjadi justice collaborator, yaitu saksi pelaku yang bekerja sama dengan penyidik untuk membongkar keterlibatan pihak lain, sejak Desember 2016.

"Jumlah orangnya tergantung KPK, saya kira Anda sudah tahu semua siapa itu, saya siap bongkar," tambah Choel.

KPK menetapkan Choel sebagai tersangka pada 16 Desember 2015. Dia diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait pembangunan atau pengadaan atau peningkatan sarana prasarana pusat pendidikan dan sekolah olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012.

Dalam dakwaan terhadap Andi Mallarangeng, Choel  disebut sebagai perantara pemberian uang 550 ribu dolar AS kepada Andi dari mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpora Deddy Kusdinar.

Uang diberikan secara bertahap, yaitu Rp 2 miliar diterima Choel di kantornya dari PT Global Daya Manunggal, Rp1,5 miliar diterima dari PT Global Daya Manunggal melalui mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam dan Rp 500 juta diterima Choel dari PT Global Daya Manunggal melalui Mohammad Fakhruddin.

PT Global Daya Manunggal adalah salah satu perusahaan subkontraktor yang mengerjakan proyek Hambalang, sedangkan M. Fakhruddin adalah staf khusus Andi Mallarangeng.

Uang itu digunakan untuk keperluan operasional Menpora, pembayaran tunjangan hari raya untuk protokoler Menpora, pembantu dan pengawal di rumah dinas menpora dan rumah kediaman Andi serta akomodasi dan pembelian tiket pertandingan sepak bola piala AFF di Senayan dan Malaysia serta pertandingan tim Manchester United untuk rombongan Menpora serta anggota Komisi X DPR.

Dalam vonis, perbuatan Andi Mallarangeng bersama-sama dengan Choel itu dinilai menguntungkan pihak lain yaitu mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (Rp 2,21 miliar), Wafid Muharam (Rp 6,55 miliar), mantan Ketua Komisi X Mahyuddin (Rp 500 juta), Adirusman Dault (Rp 500 juta), anggota Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey (Rp 2,5 miliar).

Juga, petugas penelaah pendapat teknis Kementerian Pekerjaan Umum yaitu Guratno Hartono, Tulus, Sumirat, Hidayat, Widianto, Indah, Dedi Permadi dan Bhamanto sebesar Rp135 juta, Deddy Kusdinar (Rp 300 juta), sewa hotel dalam rangka konsinyering persiapan lelang (Rp 606 juta), pengurusan retribusi izin pendirian bangunan sebesar Rp100 juta dan angota DPR seniai Rp 500 juta.

Atas perbuatannya Choel Mallarangeng disangkakan melanggar pasal 2 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau semaksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam pemeriksaan 4 Maret 2013 lalu, Choel mengaku sudah mengembalikan uang 550 ribu dolar AS tersebut.

Perkara ini merupakan pengembangan korupsi pembangunan proyek P2SON Hambalang yang sudah menjerat mantan Menpora Andi Mallarangeng selaku Pengguna Anggaran, mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen saat proyek Hambalang dilaksanakan dan mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Rabu, 22 Februari 2017

Musisi Ahmad Dhani Meminta Polisi Untuk Menghentikan Kasus Penghinaan Terhadap Presiden

Musisi Ahmad Dhani Meminta Polisi Untuk Menghentikan Kasus Penghinaan Terhadap Presiden | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Musisi Ahmad Dhani Meminta Polisi Untuk Menghentikan Kasus Penghinaan Terhadap Presiden
Musisi Ahmad Dhani Meminta Polisi Untuk Menghentikan Kasus Penghinaan Terhadap Presiden

Mantan suami Maia Estianty, Musisi Ahmad Dhani meminta Polisi untuk menghentikan kasus penghinaan terhadap Presiden RI Joko Widodo. Dalam kasus tersebut, Ahmad Dhani merupakan tersangka dan dirinya meminta kepada Polda Metro Jaya agar mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

IDAMANPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

"Memang ada rencana juga dari Ahmad Dhani. Cuma secara lisan sudah kami sampaikan," ujar pengacara Dhani, Alamsyah Hanafiah, di Polda Metro Jaya, Selasa (21/2/2017).

Alamsyah mengatakan sekarang hanya menunggu keputusan akhir Pak Dhani untuk mengirimkan permohonan tertulis untuk meminta penyidik menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan.

"Saya lagi tinggal mengontak Pak Ahmad Dhani lagi karena kan kemarin ini beliau sibuk sekali untuk kampanye," kata dia.


Menurut Alamsyah, kasus yang menjerat Ahmad Dhani cukup lemah. Bahkan penetapan tersangka terhadap calon Wakil Bupati Bekasi ini dianggap tak didukung dengan minimal dua alat bukti.
Alamsyah mengatakan apabila polisi tidak menemukan dua alat bukti yang signifikan, biasanya kasus langsung dihentikan.

"Tapi tanpa dimohonkan SP3, kalau memang hasil penyelidikan tidak cukup dua alat bukti bisa saja dihentikan polisi tanpa ada permohonan. Kalau obyektif, kami lihat ada tidak dua alat bukti itu, kalau tidak dihentikan," katanya.

 
Ahmad Dhani ditangkap bersama 10 tersangka dugaan permufakatan makar pada Jumat 2 Desember 2016 pagi atau sesaat menjelang pelaksanaan Aksi 212 di Monas, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini, Dhani dijerat dengan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Namun Dhani tak ditahan dan dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 24 jam di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Senin, 20 Februari 2017

Demokrat : Pembentukan TPF Kasus Antasari Azhar Terlalu Mengada-Ada

Demokrat : Pembentukan TPF Kasus Antasari Azhar Terlalu Mengada-Ada | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Demokrat : Pembentukan TPF Kasus Antasari Azhar Terlalu Mengada-Ada
Demokrat : Pembentukan TPF Kasus Antasari Azhar Terlalu Mengada-Ada

Agus Hermanto selaku Wakil Ketua DPPD menilai untuk pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Antasari Azhar terlalu mengada-ada karena kasus pembunuhan Bos Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain yang menyeret mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar sudah selesai.

IDAMANPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

"Pak Antasari perkara ini sudah clear, sudah selesai, sudah tuntas. Apabila ada hal-hal yang berbau menuju ke arah sana rasanya ini sesuatu yang terlalu berlebihan atau mengada-ada," ujar Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/2).

Agus mengatakan saat keluarnya putusan vonis hakim maka otomatis tidak ada lagi kejanggalan atas kasus Antasari. Apalagi, kata dia, vonis 18 tahun penjara yang dijatuhkan Antasari telah melalui proses koreksi panjang mulai dari hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung.

"Permasalahannya sudah terang benderang tidak ada permasalahan dan waktu itu pun sudah diputuskan," tegasnya.

Oleh sebab itu, Agus menyimpulkan usulan Partai NasDem untuk membentuk TPF kasus Antasari justru akan memperpanjang masalah yang seharusnya sudah selesai.

"Ini sesuatu yang hal yang justru malah memperpanjang suatu permasalahan, yang permasalahan itu sudah selesai karena sebenarnya pak Antasari ini permasalahannya sudah selesai, tuntas secara hukum, secara penyelidikan semuanya," tegasnya.

Ditambah lagi, kata dia, Antasari telah meminta grasi kepada Presiden Joko Widodo. Pengajuan grasi bisa diartikan Antasari mengaku bersalah dengan membunuh Nasrudin.

"Di tengah hukumannya Pak Antasari kan juga meminta grasi kepada Presiden apa artinya grasi. Grasi itu artinya Pak Antasari mengakui perbuatannya namun minta grasi kepada presiden," tandas Agus.

Seperti diketahui, Partai NasDem mengusulkan agar dibentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mengungkap kasus yang dihadapi mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Antasari mengaku kasusnya dikriminalisasi oleh Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Persoalan yang dihadapi Pak Antasari apakah fakta atau konspirasi, perlu dibuktikan melalui jalur hukum atau TPF, agar tidak menjadi warisan sejarah hitam," kata Johny G Plate pada diskusi 'Dialektika: Polemik Antasari-SBY' di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Menurut Johny G Plate, jika dibentuk TPF maka dapat diungkap fakta-fakta sebenarnya sehingga menjadi lebih jelas. Johny menilai, jika Antasari merasa tidak melakukan tindakan yang membuatnya di penjara dan sekarang melaporkan ke Bareskrim Polri, sebaiknya Polri menindaklanjutinya agar tidak menjadi fitnah.

"Polri belum menyampaikan apa dakwaannya dan publik belum tahu. Mari kita tunggu kerja Polri agar tidak menjadi fitnah," katanya.

Sabtu, 18 Februari 2017

Idrus Marham Yakin Ahok-Djarot Akan Menang Diputaran Kedua Pilkada DKI Jakarta

Idrus Marham Yakin Ahok-Djarot Akan Menang Diputaran Kedua Pilkada DKI Jakarta | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE

Idrus Marham Yakin Ahok-Djarot Akan Menang Diputaran Kedua Pilkada DKI Jakarta
Idrus Marham Yakin Ahok-Djarot Akan Menang Diputaran Kedua Pilkada DKI Jakarta

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama- Djarot Saiful Hidayat akan bersaing dengan Anies Baswedan- Sandiaga Uno pada putaran kedua Pilgub DKI. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham yakin, Ahok-Djarot akan menang di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Hal ini melihat karakter warga Jakarta yang lebih rasional dalam memilih pemimpin.

IDAMANPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Meski belum ditetapkan secara resmi, dari laman Komisi Pemilihan Umum pasangan Ahok-Djarot unggul dengan perolehan 42,91 persen. Disusul pasangan Anies-Sandiaga 40,05 persen dan Agus-Sylvi 17,05 persen.

"Jadi kami punya keyakinan, didasarkan data, Ahok-Djarot memang pada putaran pertama menang. Sehingga kami meyakini akan menang lagi di putaran kedua," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (17/2).

Keyakinan Golkar bahwa Ahok-Djarot akan menang didasarkan pada komunikasi politik Golkar dengan kubu partai pendukung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Agus-Sylvi didukung oleh empat partai, yakni Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan.

"Komunikasi-komunikasi politik yang kita lakukan selama ini dengan parpol yang ada cukup bagus. Sehingga, kami yakin komunikasi yang baik itu ada barokah politik yang akan kita dapatkan," terangnya.
 

Partai Golkar, kata Idrus, juga telah membentuk badan advokasi untuk mengawal dan mengevaluasi potensi kecurangan-kecurangan di putaran kedua.

"DPP Golkar, ini sudah bentuk badan advokasi dan ini yang kita tugaskan untuk mengawal, untuk evaluasi pelaksanaan ini, untuk data-data di badan advokasi soal pelanggaran-pelanggaran ada. Nah ini jadi dasar jika ada persoalan hukum dihadapi sebagai tindak lanjut di Pilkada ini," pungkasnya.

Kamis, 16 Februari 2017

Temukan Banyak Pelanggaran Saat Pilkada, Ahok - Djarot Siapkan Posko Pengaduan

Temukan Banyak Pelanggaran Saat Pilkada, Ahok - Djarot Siapkan Posko Pengaduan | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Temukan Banyak Pelanggaran Saat Pilkada, Ahok - Djarot Siapkan Posko Pengaduan
Temukan Banyak Pelanggaran Saat Pilkada, Ahok - Djarot Siapkan Posko Pengaduan

Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDIP menemukan banyaknya pelanggaran dalam Pilkada DKI 2017, yang menimpa pasangan Cagub dan Cawagub nomer urut dua. Oleh sebab itu, Ahok - Djarot mendirikan posko pengaduan untuk menerima semua laporan masyarakat terkait kecurangan tersebut.

IDAMANPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

"Kami membuka posko pengaduan untuk kasus-kasus pelanggaran atau kecurangan dalam Pilkada DKI," kata Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan pada keterangan tertulis, Kamis (16/2/2017).

Trimedya mengatakan, posko itu akan dibuka mulai Kamis hari ini di Jalan Majapahit Nomor 26, Blok AG, Jakarta Pusat.

Dia menyatakan, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 diwarnai banyak pelanggaran oleh Penyelenggara pemilu khususnya KPPS, yang terjadi di basis pendukung pasangan Basuki - Djarot.

Pelanggaran di TPS itu mencakup pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi memiliki e-KTP dan menunjukkan KK kepada KPPS namun tidak diperbolehkan mencoblos, selain itu pemilih yang membawa Surat Keterangan dari Dinas Catatan Sipil dan menunjukkan KK kepada KPPS juga tidak diperbolehkan mencoblos.

"Kami juga menemukan banyak surat suara di TPS habis, padahal masih banyak pemilih yang belum memilih, sehingga banyak pendukung Basuki - Djarot tidak bisa menggunakan hak pilihnya," papar Trimedya.

Selain itu, kasus pelanggaran yang tergolong ekstrem juga menimpa Timses Ahok - Djarot yang mendapat pengusiran bahkan tindak kekerasan berupa pemukulan dan pengeroyokan kepada Ketua DPC Jakarta Pusat Pandapotan Sinaga dan adiknya, Marudut Sinaga.

"Kasus ini sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya," tambah dia.

Berdasarkan temuan itu, Trimedya dan tim mendesak agar KPU Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta untuk mengambil langkah tegas atas temuan pelanggaran, karena itu semua termasuk tindak menghilangkan hak warga negara dalam Pilkada DKI Jakarta.

Selasa, 14 Februari 2017

DPR Ajukan Hak Angket Dan Ini Respon Ahok

DPR Ajukan Hak Angket Dan Ini Respon Ahok | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

DPR Ajukan Hak Angket Dan Ini Respon Ahok
DPR Ajukan Hak Angket Dan Ini Respon Ahok

Kembalinya Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menuai banyak pro dan kontra. Baru -baru ini DPR ajukan hak angket dan ini respon Ahok. "Kamu tanya Mendagri," ujar Ahok singkat di Balaikota, Jakarta, Senin 13 Februari 2017.

IDAMANPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Seperti yang telah kita ketahui, kembalinya Ahok menjabat Gubernur DKI memunculkan banyak polemik dari berbagi pihak. Banyak pihak yang mempertanyakan status Ahok karena saat ini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.

Pasalnya, seorang kepala daerah yang masih menyandang status terdakwa harusnya dinonaktifkan sementara, sebagaimana ketentuan di Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ahok menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo urung memberhentikan sementara Ahok dari jabatan gubernur DKI Jakarta.

Tjahjo menjelaskan, semua kepala daerah yang diberhentikan sementara setelah menyandang status terdakwa karena dakwaannya jelas. Sedangkan kepala daerah yang dinonaktifkan itu karena terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

"Sebagaimana statement yang saya sampaikan, ini kan register pengadilan yang kami terima dakwaannya alternatif. Itu saja. Masih alternatif," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 13 Februari 2017.

Maka itu, Tjahjo mengaku tidak melanggar hukum dengan mengaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta beberapa hari lalu setelah cuti kampanye yang bersangkutan berakhir.

Kata dia, pengaktifan kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta merupakan suatu keharusan. "Dia (Ahok) cuti karena kampanye, selesai cuti dari Pak Soni Sumarsono (Plt gubernur) kita serahkan lagi ke Pak Ahok. Soal putusan yang tadi Anda tanyakan ya itu sikap Mendagri," paparnya.

Minggu, 12 Februari 2017

Ahok Habiskan Dana Untuk Kampanye Sebesar Rp 53,6 M

Ahok Habiskan Dana Untuk Kampanye Sebesar Rp 53,6 M | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Ahok Habiskan Dana Untuk Kampanye Sebesar Rp 53,6 M
Ahok Habiskan Dana Untuk Kampanye Sebesar Rp 53,6 M

Masa kampanye Pilgub DKI 2017 selama 4 bulan, paslon nomor urut 2 yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mendapat pemasukan hingga Rp 60,1 miliar. Dari jumlah dana yang masuk tersebut, Ahok-Djarot menghabiskan Rp 53,6 miliar untuk kampanye.

IDAMANPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA
 
"Kami menutup masa Kampanye Pilkada DKl Jakarta Basuki-Djarot dengan melaporkan total hasil penerimaan dana dan pengeluaran dana masa Kampanye Rakyat yang merupakan salah satu bentuk dari pertanggung-jawaban kami terhadap uang hasil patungan masyarakat tidak hanya Jakarta tetapi seluruh Indonesia", kata Bendahara Timses Ahok-Djarot, Charles Honoris dalam jumpa pers di posko pemenangan, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (12/2/2017).

Dari total penerimaan Rp 60.190.360.025, rinciannya adalah Rp 1 juta dari pasangan calon, Rp 42,9 miliar adalah sumbangan perseorangan, dan ada sumbangan badan hukum swasta sebanyak Rp 15 miliar. Ada pula sumbangan sebesar Rp 1,7 miliar yang masih belum lengkap syaratnya serta bunga bank.

"Rp 1,7 miliar itu enggak lengkap, karena formulirnya tidak didapatkan. Ada beberapa kesempatan transfer langsung ke rekening, itu tidak bisa digunakan. Kami sudah sosialisasi ke masyarakat. Akan dikonsultasi dengan auditor, jika tidak sesuai akan dikembalikan ke kas negara," ucapnya.

Staf bendahara Timses Ahok-Djarot, Michael Sianipar, menjelaskan bahwa selama ini ada 3 kanal yang digunakan untuk sumbangan dari masyarakat.

"Selama ini yang digunakan adalah setoran tunai ke Bank BCA, transaksi melalui mesin EDC (Gala Dinner dan Posko Rumah Lembang), dan internet-banking melalui website resmi ahokdjarot.id," kata Michael.

Dari total dana kampanye Rp 60,1 miliar, dana pengeluaran yang telah digunakan tim pemenangan yakni Rp 53,6 miliar. Pengeluaran itu termasuk untuk biaya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, hingga untuk rapat umum dan iklan.

Charles mengatakan bahwa kegiatan operasional selama masa kampanye menjadi sumber pengeluaran paling besar pasangan nomor urut 2 ini. Penyebaran bahan kampanye kepada umum menyumbang pengeluaran terbesar dengan total Rp 24,5 miliar diikuti biaya pertemuan terbatas Rp 9,2 miliar, pertemuan tatap muka Rp 7,3 miliar, rapat umum Rp 5,3 miliar, dan lain-lain.

Jumat, 10 Februari 2017

Polda Metro Jaya Siapkan 1000 Personel Kawal Debat Ketiga Pilkada DKI Jakarta Malam Ini

Polda Metro Jaya Siapkan 1000 Personel Kawal Debat Ketiga Pilkada DKI Jakarta Malam Ini | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Polda Metro Jaya Siapkan 1000 Personel Kawal Debat Ketiga Pilkada DKI Jakarta Malam Ini
Polda Metro Jaya Siapkan 1000 Personel Kawal Debat Ketiga Pilkada DKI Jakarta Malam Ini

Kombes Pol Argo Yuwono selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya telah menyiapkan 1000 personel guna mengawal debat ketiga Pilkada DKI Jakarta malam ini di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

IDAMANPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Argo juga menambahkan, semua personel gabungan ini akan berjaga mulai dari ruangan debat yakni Auditorium Birawa, hingga di luar ruangan debat. Debat terakhir ini akan kembali menghadirkan tiga pasangan calon, yaitu Agus-Sylviana, Basuki-Djarot, dan Anies-Sandiaga.

"Kita siapkan anggota mulai dari ring 1 di dalam lokasi debat. Kemudian tempat parkir akan kita tata dan untuk massa pendukung paslon kita siapkan di luar. Nanti kita pisahkan massa pendukung paslon 1, 2 dan 3," kata Argo di lokasi, Jumat (10/2/2016).

Argo menambahkan, seluruh pendukung paslon maupun orang yang hendak masuk ke area dalam debat harus melewati pemeriksaan metal detektor. "Ada 1.000 personel. Ada pemeriksaan metal detektor. Kita akan lakukan sterilisasi sore hari sebelum debat," kata Argo.

Argo mengimbau agar para pendukung menaati peraturan yang sudah ditentukan kepolisian maupun KPU DKI Jakarta. "Jangan mengganggu ketertiban umum, jangan membawa senjata tajam dan beretika dengan baik. Setelah debat diharapkan segera pulang ke rumah masing-masing," kata Argo.

Rabu, 08 Februari 2017

SBY : Saya Tidak Mungkin Majukan AHY Jika Dirinya Tidak Mampu

SBY : Saya Tidak Mungkin Majukan AHY Jika Dirinya Tidak Mampu | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

SBY : Saya Tidak Mungkin Majukan AHY Jika Dirinya Tidak Mampu
SBY : Saya Tidak Mungkin Majukan AHY Jika Dirinya Tidak Mampu

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menceritakan alasan dirinya memajukan AHY menjadi Cagub DKI Jakarta periode 2017 - 2022. Presiden ke-6 RI itu pun mengatakan bahwa Agus mempunyai Integritas kuat yang tidak dimiliki orang lain dan Aguspun memiliki karir yang bagus di dunia Militer.

IDAMANPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

"Biar mantap, biar yakin, saudara cerita ke tetangga-tetangga mengapa saya merestui AHY sebagai cagub. Semua tahu AHY memiliki karier yang cemerlang di TNI. Insya Allah kalau tetap di TNI, masa depannya gemilang tapi dengan izin Allah dia berani dengan segala resiko," Rabu (8/2/2017).

"Dia rela meninggalkan almamaternya untuk panggilan tugas mendengarkan suara masyarakat Jakarta. Maka atas keberanian dan kerelaan berkorban itu, saya memberikan lampu hijau, restu, majulah dalam kompetisi Pilkada Jakarta ini," sambung SBY yang diikuti tepuk tangan hadirin.

SBY mengaku tak asal dalam memberi mandat kepada kader atau siapapun yang diusungnya untuk menjadi calon gubernur, sekalipun calon tersebut anaknya. Itu karena dia mengaku mengerti apa yang harus menjadi tanggung jawab seorang gubernur nanti kepada masyarakatnya.

"Tidak mungkin pula meskipun saya ayah AHY, tak mungkin saya berikan restu kalau dia tak mampu. Saya mengerti kemampuan apa yang diharapkan dari seorang gubernur, saya punya buku rapor gubernur di Indonesia," tuturnya.

SBY juga menepis anggapan kalau Agus terlalu muda untuk maju menjadi seorang pemimpin di Jakarta, kota yang punya beragam masalah. Menurutnya, banyak juga pemimpin di kota besar di negara lain yang mempunyai pemimpin yang jauh lebih muda dari Agus.

SBY mempertimbangkan kompetensi Agus di dunia militer. SBY mengakui bahwa Agus lebih cemerlang kariernya dibandingkan dirinya dahulu saat di militer.

Oleh karena itu, SBY ingin semua pihak tak ragu lagi memilih Agus sebagai pemimpin Jakarta ke depan. Dia ingin semua pihak menyebarkan alasannya merestui Agus sebagai motivasi bagi para calon pemilih.

"Tapi kalau dibandingkan dengan saya, hanya memerlukan waktu 10 tahun dari 2004 saya pangkat kolonel, saya ulangi, 1994 saya pangkat kolonel, tahun 2004 menjadi presiden. Padahal dengan usia yang sama, AHY jauh lebih hebat dan lebih berprestasi. Silakan dicek riwayat hidupnya, penugasannya, ilmu militer, pemerintahan dan lain lain," paparnya.

"Oleh karena itu, jangan ragu ragu untuk bercerita SBY merestui AHY karena SBY yakin Agus mampu menjadi gubernur yang baik," cetusnya.

Senin, 06 Februari 2017

Ahok Dilaporkan Ke Bareskrim Polri Atas Tuduhan Menghina Ma'ruf Amin

Ahok Kembali Dilaporkan Ke Bareskrim Polri Atas Tuduhan Menghina Ma'ruf Amin | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Ahok Dilaporkan Ke Bareskrim Polri Atas Tuduhan Menghina Ma'ruf Amin
Ahok Dilaporkan Ke Bareskrim Polri Atas Tuduhan Menghina Ma'ruf Amin

Ketua Umum Pengusaha Indonesia Muda (PIM) Sam Aliano melaporkan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Bareskrim Polri. Ahok dilaporkan atas tuduhan menghina Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin.

IDAMANPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Ada dua poin yang dilaporkan yakni dugaan penghinaan terhadap Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dugaan penyadapan ilegal terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sam meminta pihak Bareskrim segera menindaklanjuti laporannya. Dia menganggap calon Gubernur DKI Jakarta itu telah membuat gaduh dan resah kerukunan antar umat beragama.

"Maka saya harapkan kepada kepolisian untuk segera mengusut dan segera menindaklanjuti saudara Ahok sesuai dengan UU ITE no 11 tahun 2008 secara adil, transparan dan tidak sepihak," ujar dia.

Sementara itu, kuasa hukum Sam, Egi Sudjana mengatakan untuk mengusut kasus ini polisi seharusnya tidak perlu menunggu adanya laporan dari masyarakat. Sebab, dinilai dia hal tersebut bukan kasus delik aduan.

"Bahwa kasus ini bukan merupakan delik aduan, harusnya polisi bertindak, selain melapor, mendesak polisi untuk profesional, karena polisi harus profesional," tuntas Egi.

Kendati begitu, belum ada keterangan resmi apakah laporan itu diterima apa tidak oleh pihak Bareskrim. Pasalnya, Sam bersama dengan tim kuasa hukum tidak menunjukkan nomor laporan atas perkara yang diadukan itu.

Sabtu, 04 Februari 2017

SBY : Agus-Sylvi Akan Mengubah DKI Menjadi Lebih Baik Lagi

SBY : Agus-Sylvi Akan Mengubah DKI Menjadi Lebih Baik Lagi | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

SBY : Agus-Sylvi Akan Mengubah DKI Menjadi Lebih Baik Lagi
SBY : Agus-Sylvi Akan Mengubah DKI Menjadi Lebih Baik Lagi

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) percaya dengan Agus-Sylvi akan mengubah DKI menjadi lebih baik lagi. Ketua Umum Partai Demokrat SBY pun meminta kepada masyarakat agar memilih pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta nomer urut 1 itu.

IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

"Kita mohon pada Allah, semoga Agus-Sylvi diizinkan memimpin Jakarta yang kita cintai," kata SBY di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (4/2/2017).

SBY membuka pidatonya dalam Apel Siaga Partai Pendukung Agus-Sylvi dengan menyampaikan beberapa alasannya turun langsung dalam ajang itu. Dia mengaku prihatin dengan kondisi Jakarta dan umumnya Indonesia.

"Mestinya saya pensiun tapi kenapa saya turun gelanggang? Karena saya melihat situasi yang memprihatinkan. Situasi Jakarta dan situasi tanah air kita," ujar SBY.

"Kita ingin Jakarta di masa depan makin baik, makin maju, tidak terus gonjang ganjing seperti sekarang ini, tidak boleh berjarak satu sama lain. Tidak boleh pemimpinnya tidak amanah dan tidak mencintai rakyatnya," imbuh SBY.

SBY pun yakin pasangan Agus-Sylvi mampu memenuhi harapan masyarakat Jakarta. Dia menyebut pasangan nomor urut 1 itu akan membawa Jakarta ke arah lebih baik.

"Itulah kenapa saya turun gelanggang. Karena saya yakin Agus Sylvi akan mengubah Jakarta ke arah lebih baik. Agus Sylvi datang untuk memenuhi harapan masyarakat Jakarta," ucapnya.

SBY juga menyinggung bila selama ini masyarakat Jakarta menunggu pemimpin sejati yang cinta pada warganya. Dia pun mengatakan Jakarta akan berubah ke arah lebih baik dengan hadirnya Agus-Sylvi.

"Terlalu lama mereka menunggu pemimpin sejati, cerdas, tegas tapi sayang pada rakyatnya. Bukan pemimpin yang ... saudara tahu semuanya. Pemimpin yang tidak konsisten dan kiri kanan oke. Kalau kiri kanan oke, kalau tidak sayang rakyatnya bukan pemimpin rakyatnya, kalau tidak mencintai rakyat dan tidak konsisten, Jakarta dapat apa?" kata SBY.

"Mari kita bersatu untuk itu. Sampailan ke saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita kalau ingin mengubah Jakarta lebih baik, Insya Allah Indonesia juga akan lebih baik. Maka jawabannya hanya 1. Hati saudara bisa saya baca. Jakarta berubah ke arah yang lebih baik dengan hadirnya Agus-Sylvi," kata SBY.

Rabu, 01 Februari 2017

Kader PDIP Melaporkan Akun Instagram @habib.rizieq Ke Polda Metro Jaya

Kader PDIP Melaporkan Akun Instagram @habib.rizieq Ke Polda Metro Jaya | IDAMANPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Kader PDIP Melaporkan Akun Instagram @habib.rizieq Ke Polda Metro Jaya
Kader PDIP Melaporkan Akun Instagram @habib.rizieq Ke Polda Metro Jaya

Henry Yosodiningrat selaku Kader PDIP melaporkan akun instagram @habib.rizieq ke Polda Metro Jaya atas tudingan menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik. Keduanya yakni, akun Facebook Satu Channel dan akun Instagram bernama @habib.rizieq.

Henry sangat tidak terima dirinya dianggap sebagai politisi berbangsa komunis dan anti-Islam. Ia menduga, dirinya sengaja diserang dengan berbagai fitnah setelah kedatangannya di Mabes Polri dan Mapolda Metro Jaya pada Jumat 20 Januari 2017 lalu.


IDAMANPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

"Akun itu saling berhubungan, mereka memasukkan dalam akun FB sama Instagram ada foto saya disertai dengan kalimat bahwa saya sebagai politisi yang berhaluan komunis, kemudian saya memusuhi umat Islam," ujar Henry di Mapolda Metro Jaya, Selasa (31/1/2017).

Akun @habib.rizieq yang dilaporkan mengunggah foto Henry dengan disertai tulisan 'Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Henry Yosodiningrat mendatangi, menekan, memaksa, Mabes Polri untuk menahan Habib Rizieq. Apa boleh anggota Komisi II DPR RI melakukan intervensi ini??'.

Sedangkan di akun Satu Channel, terdapat unggahan gambar foto Henry, Budiman Sudjatmiko, Eva Sundari, Teten Masduki dan beberapa politisi PDIP yang dituding telah membajak partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Mereka disebut sebagai kelompok indekost yang berhaluan komunisme dan minoritas fundamentalis radikal yang memusuhi umat Islam.

Henry baru mengetahui adanya konten di media sosial yang memfitnah dirinya pada Minggu 29 Januari kemarin. Menurut dia, gambar tersebut dapat memicu perpecahan di masyarakat. Karena itu, Henry memutuskan untuk melapor ke polisi.

"Saya harus melaporkan demi kehormatan saya dan tidak terjadi perpecahan. Saya dituduh seperti ini, saya ini seorang haji, beragama Islam. Mungkin ini tidak mengancam saya tapi anak-anak saya, keturunan saya," ucap dia.

Untuk melengkapi laporannya itu, Henry Yosodiningrat membawa barang bukti berupa printout unggahan foto dari kedua akun tersebut. Laporan itu juga telah diterima polisi dengan nomor LP/529/I/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 31 Januari 2017.

Pengguna akun itu pun disangkakan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45 ayat 2 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).